Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019. �"Sesuai PKPU, pendaftaran lembaga Pemantau Pemilihan dibuka tanggal 1 November 2019, bersamaan dengan pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat, dan pelaksana penghitungan cepat. Pendaftaran Pemantau Pemilihan ditutup tanggal 16 September 2020,” lanjut MP. Mahardika.

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi profil organisasi lembaga pemantau, nama dan jumlah anggota pemantau, alokasi anggota pemantau Pemilihan di daerah kabupaten dan kecamatan, rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau, nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan, pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan, surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan, surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan, dan surat penyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

â€�"Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten Malang untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri. Untuk lembaga Pemantau Pemilihan Asing, akreditasi akan diberikan oleh KPU RI,” papar MP. Mahardika. â€�"Bila tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.”