Jakarta, kpu.go.id â€"Sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Keberadaan aplikasi salah satunya untuk memudahkan proses pemeriksaan data.

"Sama seperti lalu, tahapan pencalonan sama, mulai penyampaian berkas sampai penetapan DCT,  ini akan dilakukan pada tahun 2023, sepertinya masuk semester 2 atau menjelang semester 2 kami buka pendaftaran parpol mendaftarkan calon bakal anggota legislatifnya" ungkap Anggota KPU RI Idham Holik pada Focus Group Discussion (FGD) Peraturan KPU tentang Pencalonan dan Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk Pemilu Serentak 2024 yang digelar secara daring oleh Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Selasa (26/4/2022).

Lebih lanjut, Idham menjelaskan kehadiran Silon bagian dari upaya less paper. Selain itu tidak hanya membuat pekerjaan menjadi efektif, efisien, tapi juga akurat. "Digunakan verifikasi, pengecekan kegandaan pencalonan, proses penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), proses tanggapan masyarakat, proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)," tambah Idham.

Menutup paparannya, Idham menyampaikan bahwa KPU berkomitmen meningkatkan demokrasi dengan keterbukaan informasi. Untuk itu, nantinya KPU akan memanfaatkan Info Pemilu untuk berbagi profil calon legislatif dengan memperhatikan Undang-undang keterbukaan informasi publik. 

Selain itu, KPU juga berkomitmen menata kembali dokumen pencalonan. "Kami berkomitmen dalam proses pencalonan agar lebih aksesibel, memperhatikan hak para pemilih disabilitas, tentunya mekanisme pembukaan kesempatan dalam pencalonan caleg setiap partai adalah kebijakan internal partai," ucap Idham.

Setelah sesi paparan Idham,Koordinator Harian KoDe Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana  selaku moderator mempersilahkan para liaison officer (LO) partai politik memberikan masukan dan sarannya. 

Beberapa masukan terkait saran agar KPU mempersiapkan infrastruktur yang mendukung penggunaan Silon agar kualitas proses pendaftaran terjaga. Selain itu ada juga saran agar KPU menggelar kembali sosialisasi terkait pencalonan ini sehingga muncul kesamaan persepsi. (humas kpu ri tenri/foto: james/ed diR)